Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, menegaskan bahwa ketidakakuratan informasi dari pejabat publik dapat berdampak fatal bagi citra lembaga pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Apalagi, ketegangan antara Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan pihak kepolisian terkesan saling menyalahkan.

“Pejabat pemerintahan jangan buat gaduh dengan pernyataan dan kebijakannya karena akan membingungkan masyarakat. Bagaimana rakyat mau percaya kalau pemimpin negaranya malah gaduh sendiri,” tukas Didik dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (8/8/2024).

Untuk mencegah anak-anak dan remaja terlibat dalam judi online, Didik menyebut perlunya penerapan sistem pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat. "Penerapan sistem pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dapat dengan mudah mengakses situs-situs judi online,” ucapnya.

Selain itu, Didik menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program pendidikan anak mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan informasi tentang bahaya judi online. 

“Saya yakin polisi kita harusnya mampu mengungkap dan menangkap bandar besarnya, meskipun judol ini bisa dianggap kejahatan yang sophisticated dalam modus operandinya melalui berbagai layer dan jaringannya,” tutup Didik. (ssb/aha)